Hadirnya Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia menegaskan komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance). Komitmen ini sangat penting untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Wimboh mengungkapkan pentingnya upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan agar dapat turut berperan dalam pemantauan perubahan iklim dan krisis energi.
“OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap Sustainable Finance untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK terus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta langkah negara untuk mencapai tujuan Net Zero Emission,” kata Wimboh dalam Ministerial Talks on “Achieving Ambitious Target on GHG Emission Reduction” yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Paviliun Indonesia sebagai bagian dari COP 26, Glasgow, Senin (1/11).
Acara yang dihadiri Para Menteri Kabinet Indonesia Maju itu menyoroti sejumlah isu lingkungan dan alih energi dunia ke arah ekonomi rendah karbon. Tingginya biaya transisi dan tantangan percepatan implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang menjadi bahan diskusi menarik bagi sejumlah organisasi internasional, regulator keuangan, investor serta berbagai pemangku kepentingan terkait ekonomi hijau yang hadir dalam COP 26 tersebut.
Salah satu dampak perubahan iklim yakni kekeringan karena adanya pemanasan global. Bumi yang dilanda kekeringan akan berpengaruh pada hasil panen sehingga muncul kekhawatiran baru terbatasnya stok makanan.
Sebagai negara berpopulasi tinggi, kurangnya pasokan makanan bisa berimbas pada Indonesia jika tidak ada upaya alternatif untuk mencari sumber pangan baru. Pada Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk Indonesia berjumlah sekitar 270,20 juta jiwa. Sedangkan berdasar data www.worldmeter.info, Indonesia menduduki negara terbanyak ke-4 dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan populasi sebanyak 277,29 juta jiwa.
Masih menurut Wimboh, OJK berkomitmen dalam mengakselerasi keuangan berkelanjutan dengan terbitnya Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada 2015-2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2020 hingga 2024. Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Pembangunan rendah karbon ini merupakan bagian salah satu game changer dari transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju 20145. Berdasarkan data terkini, nilai pembiayaan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai USD55,9 miliar (Rp809,75 triliun), penerbitan green bond di pasar domestik tercatat USD35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01% dari total outstanding bond.
Sementara global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari USD 2,22 miliar (Rp31,6 triliun) dan portofolio blended finance telah mendapatkan komitmen sebesar USD2,46 miliar (Rp35,6 Triliun). Indeks SRI-Kehati ESG telah membuktikan ketangguhannya selama pandemi dan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Di sektor perbankan, total pinjaman terkait keuangan berkelanjutan tercatat sebesar USD55,9 miliar (Rp809,75 triliun). Hampir 50% bank di Indonesia yang mewakili 91% dari total aset pasar perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diukur dari Laporan Keberlanjutan mereka.
OJK telah menyiapkan empat langkah strategis penerapan prinsip keuangan berkelanjutan, salah satunya terkait pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim.
“OJK akan memasukkan risk management on climate change ini sebagai salah satu basis dalam pengawasan lembaga keuangan dan perbankan,” kata Wimboh Santoso dalam acara webinar SAFE Forum 2021 beberapa waktu lalu.
Selain membangun risk management, upaya yang akan dilakukan OJK lainnya yaitu penyelesaian penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia yang akan diluncurkan awal 2022. Untuk mengatasi pendanaan, OJK akan mengembangkan skema pembiayaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan. Peningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan sebagai bentuk pemenuhan SDM.
Saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun Industri Keuangan Non Bank sebagai langkah akselarasi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, satu dasawarsa berdirinya OJK telah mampu menjadi game changer dalam mendukung ekonomi hijau menuju Indonesia Maju 2045.
