Dampak Sosiologis Korupsi Bansos Covid-19

Mulai akhir pekan kemarin, pemerintah sepakat memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai respon angka positif rate Covid-19 yang melonjak drastis.  Rencana pengetatan aktivitas sosial dan ekonomi ini akan berlangsung selama 2 pekan seJawa-Bali, mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Bersamaan dengan PPKM Darurat, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan beragam bantuan sosial (bansos). Harapannya dengan bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat selama masa PPKM darurat. Rincian bansos diantaranya sebagai berikut:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM Juli-September 2021 sebesar Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,31 triliun untuk PKH di 2021 dengan target penerima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. BLT Desa sebesar Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2021. Dengan anggaran tersebut, keluarga miskin dan tidak mampu di desa akan mendapatkan BLT desa selama PPKM darurat sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.
4. Kartus Sembako yang anggarannya pada 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM. Namun, realisasinya baru mencapai 15,9 juta KPM yang mendapatkan kartu sembako.
5. Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta yang akan dibagikan selama semester II tahun ini.
6. Bansos Tunai sebesar Rp 6,1 triliun untuk 10 juta masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.
7. Diskon Tarif Listrik 25-50 persen yang mulanya berakhir Juni 2021 akan diperpanjang hingga September 2021. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,91 triliun dengan target penerima diskon tarif listrik ini adalah 32,6 juta pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Permasalahannya bukan pada program bansos yang sedang dan akan digelontorkan pemerintah selama PPKM Darurat ini. Namun bagaimana pemerintah dan publik dapat mengawasi pelaksanaannya sehingga bebas korupsi dan mark up dana bansos.

Masyarakat masih dejavu dengan adanya korupsi bansos selama pandemi covid-19 ini saat Menteri Sosial Juliari Batubara pada 2020 lalu tertangkap tangan KPK menerima suap Rp 17 Miliar. Modusnya, penunjukan langsung supplier oleh Kementerian Sosial diwajibkan besaran fee sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Korupsi bansos tersebut menimbulkan multiplier effect yang luar biasa, khususnya memukul wajah pemerintah di depan masyarakatnya sendiri. Beragam dugaan muncul, salah satunya keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan anggaran bansos.

Oleh karena itu, ketika bansos dalam rangka PPKM Darurat ini diperpanjang maka pemerintah harus bekerja ekstra untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus meyakinkan bahwa bansos yang akan dilaksanakan kali ini akan tepat sasaran dan tidak bakal dikorupsi oleh oknum pejabat lagi.

Bayangkan, saat PPKM Darurat ini berlaku maka semua aktivitas warga yang non esensial akan dihentikan paksa. Semua kantor yang berada di zona merah 100% bekerja dari rumah. Jalan utama dilakukan penyekatan sehingga mobilitas warga sangat terbatas. Sederhananya, masyarakat yang mengandalkan hidup dari sektor non esensial pemasukannya akan terganggu.

Hal ini tentu saja akan berdampak kemana-mana terutama bagi mereka yang tabungannya sudah habis untuk menambal kebutuhan selama pandemi ini. Belum lagi mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali segingga kehidupan ekonominya tidak stabil. Yang paling ekstrem yakni meningkatnya angka kriminalitas sebagai akibat dari desakan ekonomi karena lahan pekerjaan mereka dibatasi.

Publik berhak marah ketika Menteri Sosial Juliari Batubara yang seharusnya mengayomi rakyat dengan bansos malah menjadi pemeran antagonis dengan kasus korupsinya. Kasus tersebut telah menyakiti hati masyarakat yang berada dalam situasi sulit di tengah pandemi.

Data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Kamis (5/11/2020) menunjukkan, jumlah pengangguran akibat Covid-19 meningkat 2,56 juta orang. Data yang sama menunjukkan secara keseluruhan ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi.

Korupsi bansos ini sangat jahat karena seperti pengkhianatan atas amanat rakyat di kala pandemi. Masyarakat merasa sakit hati sebab bansos yang seharusnya menjadi hak orang miskin yang sedang terdampak pandemi Covid-19 secara tidak langsung disunat demi kepentingan oknum pejabat.

Dampak sosiologis ini harus diatasi pemerintah dengan cara mengembalikan lagi kepercayaan rakyat. Setidaknya kasus korupsi bansos Mensos ini tidak terulang kembali. Good governence dan penguatan kepatuhan internal di masing-masing instansi harus diperkuat untuk mempersempit gerakan oknum jahat yang ingin mencurangi anggaran bansos. Harapannya, program bansos yang sudah direncanakan pemerintah ini bisa lancar dengan sambutan hangat publik karena kepercayaan kepada negara mulai pulih.

Muhammad Hasan Ulama, Mahasiswa Program Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang