Dorong Pemulihan Ekonomi, Indonesia Tawarkan Agenda Exit Policy

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma menjadi ajang prime mover banyak negara untuk membantu dunia keluar dari pandemi. Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan agar G20 menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi. Selain itu, G20 harus mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata sehingga beban yang sangat besar ditanggung oleh penduduk negara emerging dan berkembang. Pandemi juga sangat berdampak pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia, dan anak-anak. Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 akan memastikan tercapainya diskusi dan berupaya menghasilkan solusi nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional. Agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.

Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect dengan meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus. Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.

Adapun agenda legacy pada jalur keuangan dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan percepatan investasi di bidang infrastruktur. Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil (just) dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Isu Pajak Digital dalam Pertemuan G20

Tue Nov 2 , 2021
Semenjak pertemuan terakhir forum G20 di bulan Juli 2021, diskusi internasional terus menunjukkan perkembangan yang baik sehingga kita semakin dekat dengan tujuan reformasi perpajakan internasional yang adil ini. Langkah yang akan ditempuh yaitu dengan pengalokasian hak pemajakan secara adil ke negara yang cenderung menjadi pasar produk barang dan jasa digital […]
error: Content is protected !!
FISCAL.ID